Dari sebuah SMS

Hari-hari ini, minggu-minggu ini kiranya menjadi catatan kelam buat teman-teman saya seperjuangan, para Gusdurian di PKBN. Jika televisi, media cetak dan lembaga baik pemerintah maupun non melakukan refleksi akhir tahun, justru kita mengelus dada melihat tingkat pongah pemerintah, cq. Kemenkumham yang berlaku tak adil dan menjegal hak-hak politik Gusdurian.

Seperti tulisan saya sebelumnya, ada hal-hal janggal yang dilakukan oleh kementerian Amir Syamsuddin ini. disamping juga ada kepentingan politik yang mengitari bawahan SBY ini.

Namun, saya yakin gusdurian tak akan kenal menyerah untuk memperjuangkan sebuah hak politik, serta yang terpenting adalah mewujudkan amanat Gus Dur dalam rangka membawa kepentingan Gusdurian mengikuti pemilu 2014.

Saya ingin katakan lagi bahwa warga Gusdurian sungguh sangat terpukul dengan keputusan Kemenkumham yang tak meloloskan PKBN menjadi partai berbadan hukum. Sebab berkas PKBN sudah lengkap… kap… 100%.

Bahkan ada sebuah cerita, satu hari menjelang diumumkannya PKBN yang tak lolos verifikasi, Yenny Wahid ketua umum PKBN mengirimkan SMS kepada si Amir Syamsudin. Ini dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan serta peringatan kepada Kemenkumham bahwa ada kejanggalan yang sangat kentara serta jelas dan gamblang adanya unsur politis bagi kandasnya PKBN dalam verifikasi. Berikut smsnya:

‘Assalamu’alaikum Pak Amir yang terhormat, semoga bapak selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Selama ini Bapak dikenal sebagai pemimpin yang obyektif dan independen dalam mengambil keputusan, karena itu perkenankan kami menyampaikan empat kejanggalan substansial dalam proses verifikasi Parpol sebagai bahan masukan bagi Bapak dalam membuat keputusan yang adil:

1.Berkas kami ada yang dihilangkan, untunglah kami masih menyimpan sebagian besar copy arsipnya.

2.Dokumen kami yang bersifat rahasia (misal akta notaris) jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Demikian juga dokumen internal Kemenkumham menyangkut keputusan verifikasi kami dapati beredar di luar.

3.Standar verifikasi yang rancu dan berubah-ubah sehingga menyulitkan kerja kami bahkan membuat kami seolah merasa tertipu.

Misal soal basis data kabupaten/kota dan kecamatan yang berbeda, di mana Kemenkumham masih menggunakan data yang di up to date (Data Tahun 2008) dan tidak memasukkan beberapa daerah pemekaran terbaru (Data Depdagri 2011), sehingga sangat merugikan Parpol yang menggunakan data terkini. Demikian juga diperbolehkannya dokumen diserahkan dalam bentuk print out e-mail/fax (copy-an), namun tiba-tiba hal ini sekarang dipermasalahkan.

4. Adanya pengkondisian sejak awal agar PKBN menuntut Kemenkumham. Kami sejak awal seperti dianjurkan dan didorong bahkan digaransi apabila menempuh jalur hukum (PTUN) akan dibantu. Kuat dugaan bahwa anjuran ini mempunyai motif agar PKBN kehilangan waktu untuk menjadi peserta Pemilu 2014 karena ketinggalan verifikasi KPU. 

Kejanggalan-kejanggalan tersebut memperkuat kekhawatiran kami bahwa ada kalangan yang merasa terancam dengan lahirnya PKBN dan melakukan konspirasi untuk melakukan penjegalan.

Pak Amir yang terhormat, kami tidak ingin menjadi beban bagi Bapak, atau memperoleh perlakuan istimewa dari Bapak. Sms ini kami kirimkan adalah dalam upaya kami untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Malam ini para Kyai dan ulama pengikut Gus Dur di seluruh Indonesia mendoakan agar Pak Amir diberi kekuatan oleh Allah Swt untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya. Amin.

Wassalam,

Hormat kami,

Yenny Wahid
Mewakili segenap keluarga besar PKBN.